Wadah Komunikasi & Aspirasi Kades Se-Provinsi Banten

"Kami ingin para kepala desa di Provinsi Banten memiliki wadah komunikasi dan aspirasi yang efektif dan efesien, sehingga segala persoalan di tingkat desa terkait masalah pembangunan dapat diatasi dengan cepat dan diakui di masyarakat "


Pernyataan tersebut adalah ungkapan Akhmad Hidri usai terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten dengan didampingi Sekretaris Umum Iim Lutfi. “Harapannya wadah ini bisa menjadi kran aspirasi para kades di Banten,” kata Hidri.

Dengan wajah penuh semangat, Hidri menjelaskan, selama ini penyampaian aspirasi dilakukan oleh masing-masing kades. “Cara seperti ini tidak efektif mengingat kekuatannya masih lemah. Namun, jika sudah ada wadah maka kekuatan kita akan besar dan mendapat perhitungan dari publik,” ungkapnya.

Sedikitnya, 130 Kades yang berasal dari perwakilan Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang, hadir pada acara yang baru kali pertama digelar ini. “Alhamdulillah, dalam proses pemilihan tidak ada riak-riak yang memanas sehingga pemilihan berlangsung lancar,” ungkap Kades Tunjung Teja ini.

Ade Hamid, Kades Sindang Mandi, Kecamatan Baros, menuturkan, wadah ini dibentuk sebagai kelanjutan struktur dari APDESI pusat. “Kami ingin dengan APDESI ini mampu memberikan kontribusi pembangunan secara sistematis dan terorganisir,” ujarnya.
Usai terpilih, Hidri langsung dilantik oleh Sekretaris Jenderal APDESI Pusat yaitu Ipin Aripin. “APDESI ingin menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan,” ujarnya. *** Kamis, 28-Agustus-2008, sumber: "Radar Banten"

10 LPM Desa Tertinggal Ikuti Pelatihan

RANGKASBITUNG - Sebanyak 10 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dari 10 desa tertinggal, Kamis (28/8) ini, akan mengikuti pelatihan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat, dan Pemerintah Desa (BPPKBMPD) Lebak.


Pelatihan ini agar LPM kembali aktif menjalankan tugas dan fungsinya. Materi pelatihan yang digelar di Gedung Korpri Rangkasbitung ini, di antaranya pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam penguatan lembaga masyarakat, kedudukan dan pengorganisasian lembaga masyarakat, tugas pokok dan fungsi lembaga, serta penguatan kapasitas lembaga.
LPM 10 desa tertinggal yang akan ambil bagian dalam pelatihan ini yakni dari Desa Kadu Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Desa Karangcombong, Kecamatan Muncang, Desa Kersaratu, Kecamatan Panggarangan, Desa Jalupangmulya, Kecamatan Leuwidamar, Desa Sukanegara, Kecamatan Gunungkencana, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Desa Padasuka, Kecamatan Maja, dan Desa Hariang, Kecamatan Sobang.

Kepala BPPKBMPD Lebak Azibukwatoni yang ditemui usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelatihan LPM di Gedung Korpri mengatakan, sejak tahun 2007 lalu LPM di masing-masing desa di Lebak sudah terbentuk. Namun karena vakum, mulai tahun ini akan kembali diaktifkan.

“Tugas dan fungsi mereka antara lain sebagai penyambung lidah, tentang keinginan atau aspirasi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk itu, keberadaan LPM ini dapat dikatakan sebagai mitra pemkab,” katanya. (day) - Kamis, 28-Agustus-2008. Sumber: "Radar Banten"

7 Poskesdes Belum Dioperasikan

RANGKASBITUNG – Sebanyak 7 dari 21 unit pos kesehatan desa (Poskesdes) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Banten tahun 2007, hingga kini belum dioperasikan.

Penyebabnya karena beberapa fasilitas yang ada, dinilai kurang memadai dan belum lengkap. Misalnya belum terdapat air bersih dan listrik. Padahal, bila dua fasilitas ini sudah tersedia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak sudah mempersiapkan tenaga medis untuk ditugaskan di 7 Poskesdes tersebut.

Data yang didapat Radar Banten dari Dinkes Lebak, 7 unit Poskesdes yang belum dioperasikan yakni Poskesdes Badur, Kecamatan Cirinten (belum ada air), Kadu Rahayu, Kecamatan Bojongmanik (belum ada air), Cimengga, Kecamatan Cijaku (belum ada air), Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar (belum ada air dan listrik), Damarsari, Kecamatan Bayah (belum ada air), Bayah Timur, Kecamatan Bayah (belum ada air), serta Hegarmanah, Kecamatan Cibeber (belum ada air dan listrik).

Kepala Dinkes Lebak Maman Sukirman menerangkan, kondisi 7 Poskesdes yang belum memiliki fasilitas air bersih serta listrik ini, sudah dilaporkan ke Dinkes Banten. “Laporan yang kami lakukan, maksudnya agar fasilitas yang belum ada segera dipenuhi Dinkes Banten,” kata Maman.

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Lebak juga menerima keluhan dari warga Desa Kadurahayu, Kecamatan Bojongmanik. Warga berharap, Poskesdes di daerahnya segera difungsikan, sehingga tingkat pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih baik.

“Hari Minggu (24/8) kemarin, saya kedatangan warga Desa Kadurahayu, yang intinya mengeluhkan hal tersebut. Namun setelah saya cari tahu penyebabnya, ternyata memang Poskesdes-nya yang belum dioperasikan,” ujar Al’a Rotby, Ketua Fraksi PKS DPRD Lebak kepada Radar Banten.   Selasa, 25.8.2008, sumber: "Radar Banten"

25 Desa Pemekaran Dibenahi Mulai 2009

RANGKASBITUNG - Sebanyak 25 desa pemekaran yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008,

Program pembenahannya direncanakan mulai awal tahun 2009 mendatang.
Kabid Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPPKBMPD) Lebak Rusito, mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan ke masing-masing kecamatan.
Sedangkan ke-25 desa yang sementara ini masih dibawahi kepala desa induk di antaranya Desa Cibarengkok di Kecamatan Panggarangan, Desa Barunai di Kecamatan Cihara, Desa Jagarkarsa, Tanjungwangi, Mekarwangi, Giri Jagabaya di Kecamatan Muncang, Desa Sawarna Timur dan Pamubulan di Kecamatan Bayah, Desa Kaduhauk, Labanjaya, Umbuljaya, Kertarahayu di Kecamatan Banjarsari, Desa Cibarani di Kecamatan Cirinten, Desa Pasirbitung dan Mekarahayu di Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimenteng Jaya, Mekar Agung, Asem Margaluyu, Kadu Agung Tengah di Kecamatan Cibadak, Desa Buyut Mekar dan Maja Baru di Kecamatan Maja, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Desa Citorek Sabrang dan Ciherang di Kecamatan Cibeber, serta Desa Mekarmulya di Kecamatan Cimarga.

“Surat edaran yang telah kami layangkan ke masing-masing kecamatan, di antaranya memberitahukan bahwa pembentukan badan pertimbangan desa, pembangunan kantor desa, sekaligus penunjukan penjabat kepala desa, baru dapat dilakukan awal tahun 2009,” ujar Rusito kepada Radar Banten, Senin (25/8).

Saat ditanya kenapa pembenahannya baru dapat dilakukan awal tahun 2009, menurut Rusito karena anggaran yang akan digunakan yaitu dari alokasi APBD tahun 2009.

“Sedangkan pertimbangan lainnya, tahun ini Lebak akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, sehingga pembenahan desa pemekaran terpaksa dilakukan tahun 2009,” terangnya. (day), sumber: "Radar Banten"